Christopherus Margono Tgator Lasmono akhirnya dicopot dari jabatan Presiden BPJN XVI Ambon. Pemindahan itu diduga terkait Proyek Jembatan Merah Putih yang sedang diselidiki KPK.
Lasmono adalah Kepala Unit Usaha Konstruksi Jembatan Merah Putih (JMP). Proyek tersebut diduga memiliki margin keuntungan yang telah menghabiskan Rs 779,2 crore dalam APBN.
Sumber media Maluku di Dinas PUPR menyebutkan, posisi Lasmono digantikan oleh John Sudeman Damanek yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengembangan dan Pengujian BPJN-II Medan.
Penggantian Lasmono bertepatan dengan 34 pejabat lainnya, yang juga dimutasi ke Kementerian PUPR. Dibuka pada Jumat (13/9) pukul 15.00 WIB di Kementerian PUPR. “Ya memang benar ada pelantikan termasuk Ketua XVI BPJN Ambon. Mohon maaf saya akan pesan langsung ke bidang yang berkompeten,” kata sumber itu melalui ponselnya.
Dimutasi dari Kepala BPJN Ambon, Lasmono diberi jabatan baru sebagai Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Direktorat Preservasi Jalan Departemen PUPR.
Humas BPJN XVI Ambon Alex Bisolima yang dihubungi melalui ponselnya mengaku tidak mengetahui bahwa Lasmono telah dimutasi. “Maaf, saya tidak tahu informasi itu,” kata Bisolima.
Sementara itu, Lasmono yang ditelepon menolak menjawab telepon. Pesan WhatsApp juga tidak dibalas.
Meski Alex Pesulima mengaku tidak tahu, informasi mutasi Lasmono sudah beredar dan diketahui seluruh pegawai BPJN Ambon. Mungkin Alex, orang yang sama yang mengaku tidak tahu.
“Oh iya Pak Lasmono sudah diganti. Sore ini pembukaannya berlangsung di Jakarta, kita semua tahu di kantor,” kata seorang pegawai BPJN XVI Ambon yang tidak mau disebutkan namanya.
Sebelumnya, seorang pegawai BPJN mengakui bahwa Lasmono seharusnya dicopot pada Jumat (6/9). Namun ditunda oleh kementerian, dan akan dilakukan bersama dengan beberapa pejabat lainnya. “Seharusnya informasi itu diganti pada Jumat pekan lalu, terjadi kegaduhan di aula,” katanya kepada media berita Maluku, Kamis (13/9).
Christophoros Lasmono selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan JMP bertanggung jawab atas dugaan pengkodean proyek JMP.
Selain PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Tbk) dan PT Pembangunan Perumahan (Tbk) sebagai perusahaan yang membangun JMP, KPK juga harus memeriksa Lasmono. Akademisi Hukum Unpatti George Lisa mengatakan kepada Media Berita Maluku, Jumat (13/9).
Lisa mengapresiasi KPK yang mengusut proyek pembangunan JMP. Dia berharap Badan Anti Rasisme akan menyelesaikan penyelidikan.
Praktisi hukum, Ronnie Cianrici, mengatakan Christophoros Lasmono adalah penanggung jawab proyek pembuatan JMP. “Proyek ini sudah selesai dan sudah dinikmati banyak orang. Namun dari sisi pertanggungjawaban anggaran, Lasmono selaku mantan Ketua JMP Sattaker yang bertanggungjawab,” kata Cianrici.
Sianressy mendukung KPK dalam penyelidikan proyek pengembangan JMP. Menurutnya, persekongkolan jahat untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain biasanya terjadi dalam proyek-proyek negara.
“Makanya KPK harus mengusut tuntas proyek JMP, agar mereka yang diduga bertanggungjawab bisa ditangkap sehingga ada efek jera,” ujarnya. Mengetahui proyek JMP menjadi sasaran KPK, Christoforus Lasmono berusaha menghindarinya, menolak memberikan keterangan.
Lasmono yang dikonfirmasi soal penyidikan proyek JMP oleh KPK mengaku tidak tahu. Permintaan untuk menghubungi Humas BPJN XVI. “Maaf, saya tidak tahu itu. Silakan hubungi bagian Humas yang ada di aula,” kata Lasmono melalui pesan WhatsApp kepada Media Maluku News, Rabu (9/11).
Lasmono menolak menjawab pertanyaan selanjutnya. Humas BPJN masih dimintai keterangan. “Bu, tolong konfirmasi ke bagian PR di aula,” katanya lagi.
Namun, Humas BPJN XVI Ambon, Alex Pesulima yang ditemui di kantor BPJN, Jalan Ir. M Putuhena, Wailela, Kamis (12/9) enggan berkomentar dengan alasan tidak mendapat arahan dari Lasmono. “Saya belum bisa berkomentar, saya koordinasikan dengan pimpinan dulu,” ujarnya.
Bisolima mengaku bosnya ada di lokasi proyek. Tapi dia tidak tahu di mana itu. Saat ditanya kapan akan kembali, Bisolima belum bisa memastikan. “Saya masih di lokasi proyek, saya tidak tahu kapan dia akan kembali,” katanya.
Pesulima ternyata berbohong soal keberadaannya. Pasalnya, saat dihubungi Lasmono ia mengaku berada di Jakarta, bukan lokasi proyek. “Maaf, saya sedang rapat di Jakarta,” kata Lasmono, dan langsung mematikan ponselnya.”Oh ya, KPK masih menyelidiki. Semua pegawai BPJN tahu ini,” kata seorang pegawai BPJN Ambon kepada media berita Maluku.
